Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Kartu Keluarga Keluarga Nikah Siri Purwodadi grobogan

 

Pemerintahan waktu ini membolehkan pemberian kartu keluarga untuk pasangan yang nikah siri, biarpun tak tertera dalam akte atau surat nikah.

Pasangan nikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga (KK) dengan persyaratan serahkan surat pengakuan tanggung-jawab mutlak (SPTJM) yang didapati oleh dua saksi.

Akan halnya pemisah di antara KK untuk pasangan nikah siri purwodadi serta nikah sah menurut hukum negara adalah tersedianya kolom yang tercatat kawin belum terdaftar di KK untuk pasangan nikah siri.

Penilaian pemerintahan, di dalam masalah ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan pemberian KK untuk pasangan nikah siri ini berdasar keputusan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan jika perkawinan resmi seandainya dikerjakan menurut hukum masing-masing kepercayaannya itu dan agama.

Di dalam masalah tersebut, pernikahan siri dirasa resmi sesuai sama hukum agama, maka menurut pemerintahan dapat saja untuk pasangan nikah siri buat mendapatkan KK.

Argumen yang lain mendasari diberikan KK buat pasangan nikah siri ialah agar tiap-tiap penduduk negara, tergolong anak yang lahir dari nikah siri, pula terdaftar atau punya KK.

Walau begitu, penting dicermati kembali kebijaksanaan ini biar dalam prakteknya bisa memberi kegunaan untuk masayarakat umum, tak memberikan kerugian faksi tertentu, terutamanya anak dan wanita dalam perkawinan.

 

1. Kesahan Undang-Undang Nikah Siri

 

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia tak kenal atau atur secara detail berkaitan nikah siri. Kendati resmi menurut hukum agama, tapi posisi pernikahan siri tak berkekuatan hukum sama dengan ditata dalam aturan perundang-undangan.

Merujuk di Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebutkan jika perkawinan resmi seandainya dilaksanakan menurut aturan agama masing-masing, tetapi selanjutnya pada ayat (2) dirapikan terkait pendataan perkawinan yang sedang dilakukan seperti keputusan perundang-undangan.

Dalam perihal tersebut, realisasi perkawinan siri biarpun udah syah berdasar agama tetapi tidak langsung mendapatkan keputusan hukum negara bila tidak dibuat pada instansi berkaitan, sama dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek nikah siri grobogan setelah itu beresiko di status serta posisi banyak faksi dalam pernikahan tesebut, baik itu suami, istri ataupun anak dari pernikahan siri.

 

Saat sebelum ada peluang untuk mempunyai KK untuk pasangan nikah siri, baik istri atau suami, masih tercantum dalam KK masing-masing.

Sedangkan, jika lalu ada anak yang lahir dalam pernikahan siri itu, status anak dalam dokumen kelahirannya cuma untuk anak ibu serta tercantum dalam KK ibu.

Karena itu, karenanya pemberian KK untuk pasangan nikah siri dengan argumen supaya anak yang lahir bisa tertera dalam KK serta mendapat dokumen kelahiran tidak argumen logis.

Ini disebabkan tidak ada atau adanya KK dari orang tua anak itu, anak masih tetap bisa mendapatkan dokumen kelahiran namun juga tertera dalam KK, meskipun status anak cuma untuk anak ibu.

Nikah siri tak dianggap oleh negara, biarpun resmi dimata agama Islam. Menyebabkan, anak atau istri dari perkawinan siri tidak punyai posisi hukum didepan negara.

Sebagai halnya ditata pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (UU Perkawinan), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketetapan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Arahan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 perihal Penyebaran Kombinasi Hukum Islam (KHI), yang memaksa tiap-tiap perkawinan dicatat supaya teruji keteraturan perkawinan buat warga Islam.

Pendataan perkawinan itu dikerjakan oleh karyawan pencatat nikah. Maka, resmi tidaknya perkawinan tak ditetapkan oleh surat perkawinan,

akan tetapi akte perkawinan merupakan bukti sudah berlangsungnya/berjalannya perkawinan. Tidak terdapatnya bukti pemilikan dokumen ini berpengaruh pada anak atau istri dari perkawinan siri tidak miliki keabsahan didepan negara.

 

2. Imbas Nikah Siri Untuk Kehidupan Negara

 

Tidak terdapatnya legitimasi nikah siri ini munculkan efek hukum kepada posisi anak dari nikah siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengenai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri dipersamakan posisinya dengan anak luar kawin.

Anak dari pasangan itu dipandang seperti anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan cuma miliki interaksi perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya.

Menjadi anak yang dirasa terlahir di luar perkawinan yang resmi dari ke-2  orang tua-nya, terus dapat mendapati dokumen kelahiran lewat pendataan kelahiran. Akan tetapi, dalam dokumen kelahiran itu cuma tersebut nama ibunya.

Bila ingin menuliskan nama ayahnya pun dalam dokumen kelahiran, dibutuhkan pengesahan pengadilan jadi wujud pernyataan anak itu oleh ayahnya.

 

Waktu belumlah ada keputusan pengadilan tentang pernyataan si ayah pada anak hasil pernikahan siri, jadi anak itu menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kombinasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki hak mewaris dari ayahnya.

Lantaran, si anak cuma memiliki interaksi perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. Sedang, menurut Pasal 863 KUHPerdata, kalau anak hasil pernikahan siri itu dianggap oleh ayahnya karena itu dia punya hak mewariskan 1/3 sisi dari sisi yang selayaknya mereka terima kalau mereka menjadi anak-anak yang sah.

 

a. Kartu Keluarga (KK) Buat Pasangan Yang Menikah Siri

 

Pasangan yang nikah siri bisa ditempatkan ke 1 KK. Tetapi, Dinas Kependudukan serta Pendataan Sipil tak menikahkan, akan tetapi cuma menulis sudah berlangsungnya perkawinan. Kedepan, di KK bakal dicatat informasi “kawin belum tercantum “.

Buat bikin KK itu, pasangan nikah siri mesti sertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM “), kebenaran pasangan suami-istri didapati oleh dua orang saksi.

 

b. Prasyarat Pengerjaan buat mengelola KK antara lain:

 

Dan untuk pasangan nikah siri, ada kriteria teristimewa yang sudah dikukuhkan Dukcapil Kemendagri adalah membikin Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang disebut kebenaran pasangan suami istri didapati oleh dua orang saksi.

 

c. Rangkuman Kartu Keluarga Nikah Siri

 

nikah siri grobogan syah secara agama, namun tak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu dikira tidak sempat ada dalam catatan negara. Dalam kata lain, perkawinan siri tak dianggap oleh negara.

Pasangan yang nikah siri bisa ditempatkan ke 1 KK dengan info kawin belum terdaftar dengan persyaratan privat adalah menyertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak.

Meskipun begitu, masih tetap harus untuk pasangan untuk lakukan isbat mencatat pernikahannya dan nikah.

Leave a Comment